Potensi Pungli pada Mutasi PNSD dari Pemkot ke Pemprov

Pengaduan

Selamat Siang. Salam Sejahtera.. Kami mohon perkenan informasi terkait prosedur, persyaratan, biaya, jangka waktu penyelesaian dan bentuk kewenangan Kementerian Dalam Negeri RI dalam hal mutasi PNSD dari lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi ke lingkungan Pemerintah Provinsi. Informasi ini sangat kami harapkan guna menghindari potensi pungli terkait hal tersebut. Demikian pengaduan sekaligus permohonan informasi ini kami buat. Atas perkenan perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terimaksih.

Dikirim pada 25 March 2019 11:47

Tanggapan

Yth. Bapak Jack Lord, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan yang Bapak sampaikan. Sesuai Peraturan Pemerintah No. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL Kewenangan terkait Mutasi PNS antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN. Sehubungan dengan hal tersebut informasi prosedur, persyaratan, biaya, jangka waktu penyelesaian dan bentuk kewenangan mutasi dalam satu Provinsi dapat dikoordinasikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi. Demikian dan terima kasih.

Ditanggapi pada 15 May 2019 11:50