Penyalahgunaan Wewenang Dana Desa.

Pengaduan

Yth. Kementerian Dalam Negeri, Saya dari Gorontalo, kab. Pohuwato, kec.paguat tepatnya di desa Bumbulan... Tolong di survey, mngenai penggunaan anggaran dana desa, ada beberapa keluhan dari masyarakat, diantaranya 1. Penyaluran bantuan tdak sesuai target 2. Pengadaan Kapal nelayan, yg di diajuakan diproposal berjumlah 3 unit, tapi yg di berikan hanya 2 unit, 1 unit telah diklaim milik pribadi kepala desa. Dan semua mesin yg digunakan menggunakan mesin Bekas. 3. Dengan total kurang lebih dana desa berjumlah 1.4 milyar, hingga sampai saat ini tdak ada pembagunan baik fisik maupun non fisik di desa tersebut 4. Kepala desa terindikasi memperkaya diri sendiri dengan bbrpa bukti diantara sdh mendirikan rumah mewah dalam waktu singkat, sudah mempunyai kapal nelayan besar milik pribadi, sdh mempunyai Keramba Jaring Apung untuk budidaya ikan. Dan membeli Motor besar. 5. Kepala desa terindikasi menggunakan Izasah Palsu saat pemilihan Calon Kelapa desa. 6. Setiap ada kegiatan maupun sosialisasi dari beberapa SKPD di desa tersebut selalu kepala desa memperlihatkan sikap tidak kooperatif dan ini sudah menjadi cerita di masyarakat setempat. Mohon ditindaklanjuti, terima kasih

Dikirim pada 26 September 2018 11:27

Tanggapan

1. Terima kasih atas laporan yang disampaikan Penyalahgunaan Wewenang Dana Desa. 2. Pengaturan atas penyampaian informasi kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan dana desa tidak diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan, pengaturan lebih lanjut tentang penyampaian informasi kepada masyarakat terhadap laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun; dan laporan pertanggungjawaban APBDesa diatur pada Pasal 40 Permendagri 113 tahun 2014. 3. Apabila masyarakat mempunyai bukti-bukti yang memadai, terjadinya tindak pidana korupsi, markup serta tindakan lain yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Desa yang merugikan keuangan desa, maka masyarakat dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat.

Ditanggapi pada 03 October 2018 15:27