Audit Dana Desa.

Pengaduan

Yth. Kementerian Dalam Negeri, Mohon kepada instansi terkait untuk melakukan audit/investigasi lapangan penggunaan dana desa di wilayah kami Desa Wangunsari Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, banyak keluhan dan pengaduan yang disampaikan dari masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan di desa kami di akhir proyek meninggalkan hutang piutang dengan pekerja/pelaksna pekerjaan dan toko material yang demgan alasan dari pihak LKMD selaku pelaksana proyek pembangunan desa wangunsari bahwa Dana Desa Belum cair, dan pengalokasian anggaran dana desa digunakan hampir ke pembangunan ingrastruktur/tidak seimbang. untuk itu kami sangat prihatin apabila dibiarkan terlalu lama, masyarakat tidak berani dan tidak tahu cara melaporkan hal tersebut atau prosedur pelaporan tersebut. Untuk itu kami mohon pihak satgas dana desa untuk segera melakukan investigasi lapangan dan audit penggunaan dana desa wangunsari kecamatan sindangkerta kabupaten bandung barat yang kurang transparan. Mohon ditindaklanjuti, terima kasih.

Dikirim pada 24 September 2018 10:48

Tanggapan

Terimakasih atas laporan yang disampaikan Audit Dana Desa di Desa Wangunsari Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat; Sesuai dengan peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah, pada pasal 19 s.d 25 bahwa permasalahan yang berhubungan dengan aduan dari masyarakat dapat dilaporkan melalui Inspektorat Daerah setempat untuk dilakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut dengan menghasilkan rekomendasi yang bersifat administratif/indikasi. Hasil rekomendasi adanya indikasi selanjutnya diteruskan kepada Aparat penegak hukum. Proses inilah yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pedoman Kerja serta Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan PDTT dan Kepolisian RI tentang Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan permasalahan dana desa. Adapun bila benar adanya indikasi penyalahgunaan oleh Pemerintahan Desa berarti hal ini bertentangan dengan Peraturan Permendagri Nomor113 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa pada bagian pelaksanaan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban.

Ditanggapi pada 01 October 2018 09:45