BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR 2018

Pengaduan

Selamat siang Bapak Menteri Dalam Negeri Bapak Tjahjo Kumolo yang saya hormati, sebelumnya perkenankan saya perkenalkan diri saya, nama saya Polim Santoso, bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah dealer mobil di jakarta utara. Sebagaimana yang Bapak tau, bahwa pekerjaan sebagai tenaga sales, sangat bergantung dari tingkat kepercayaan konsumen dan rekomendasi konsumen, tetapi bila konsumen sudah mulai tidak percaya kepada sales, maka dapat dipastikan sales tersebut akan kehilangan pendapatan. Yang ingin saya sampaikan disini adalah mengenai BEA BALIK NAMA KENDARAAN BARU 2018 untuk kendaraan CBU , dimana sampai bulan 9 ini, TABEL BBN KB untuk mobil CBU masih belum terbit juga, dan jujur saja, saya sebagai yang bekerja hanya sebagai sales sangat terganggu, karena konsumen mulai tidak percaya kepada saya karena sampai 6 bulan STNK masih belum terbit, sedangkan untuk menerbitkan STNK dibutuhkan TABEL BBN KB dimana TABEL BBN KB tersebut saat ini diterbitkan oleh KEMENDAGRI. Saya sangat berharap agar TABEL BBN KB ini segera terbit, agar kami bisa segera memproses STNK kendaraan konsumen kami, besar harapan saya agar Bapak Tjahjo Kumolo sebagai MENTERI DALAM NEGERI agar bisa secepatnya menerbitkan TABEL BBN KB tersebut. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kata kata saya yang kurang berkenan disini, dan saya ucapkan terima kasih sebesar besarnya atas perhatiannya Bapak Menteri Dalam Negeri Bapak Tjahjo Kumolo.

Dikirim pada 04 September 2018 13:55

Tanggapan

Selamat Siang Bapak Polim Santoso, terima kasih telah menggunakan layanan SAPA Kemendagri. Berikut tanggapan atas pertanyaan Saudara: Ketentuan Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur bahwa Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan. Untuk tahun 2018, NJKB telah diatur dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018. Untuk NJKB yang belum tercantum dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2018, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam penyampaiannya, NJKB disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah u.p Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Saat ini telah diterbitkan Permendagri Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur tambahan NJKB yang belum diatur dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2018. Guna menanggapi permasalahan dimaksud diatas, diperlukan informasi data pengajuan Jenis Kendaraan, Merek, Tipe Kendaraan dan Data Harga Pasaran kendaraan dimaksud. Sehingga dengan informasi tersebut dapat dilakukan pengecekan apakah kendaraan tersebut sudah ditetapkan dalam Permendagri 5 2018 dan Perubahannya. Demikian disampaikan. Terima Kasih SAPA Kemendagri

Ditanggapi pada 14 September 2018 11:15