KEKOSONGAN WAKIL BUPATI

Pengaduan

Salam NKRI, Salam Indonesia Adil dan Makmur. Sebagai salah satu rakyat Indonesia, khusus yang berasal dari kab. Malaka, ingin saya adukan perihal kekosongan wakil Bupati Kab. Malaka yang sudah berlangsung hampir setahun pasca meninggalnya alm. Drs. Daniel Asa, September yang lalu. Saya coba gali mengenai aturan yang berlaku dari beberapa sumber. yang saya dapatkan: Ketentuan tentang kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 23/2014”) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Mekanisme pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang meninggal dunia atau berhalangan tetap itu sama. 1. Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. 2. Dalam hal pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur atas usul Menteri serta Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 3. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota, Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota. Sampai poin pemberhentian sudah terlaksana. Yang menjadi kendala bagi kami masyarakat adalah: 1. Kab. malaka adalah kabupaten yang baru terbentuk kurang lebih 5 tahun. masih banyak kekurangan dalam penyelenggaraan peerintahan daerah di Kab. malaka, sedangkan kami kehilangan wakil bupati sudah hampir setahun. kesulitan bagi kami, bahkan menjadi polemik tentang BUpati kami yang menunda Upacara peringatan HARDIKNAS di Malaka, karena menghadiri acara wisuda puteranya di UNDIP. Hal ini menjadi topik yang cukup mengundang banyak komnetar dari masyarakat. Misalnya ada wakil bupati, mungkin Wakil bupati bisa menggantikan bupati sebagai pembina upacara. Ini salah satu contoh ketiadaan wakil bupati mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kab. kami. 2. Ketua DPRD Kab. Malaka adalah saudara kandung dari Bupati Malaka. Kakak beradik kandung ini memungkinkan kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan kab. Malaka. 3. Bupati Kab. Malaka adalah seorang Birokrat yang dahulu adalah Kepala Dinas Prov. Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan informasi di lapangan, beliau punya kedekatan tertentu dengan mantan Gub. NTT, Drs. Frans Leburaya, yang nota Bene ketua DPD I PDIP Prov. NTT. catatan, Bupati Kab. Malaka, Drs. Stef Bria Seran, M. Ph diusung oleh partai PDIP pada tahun 2015 silam, bersama partai NASDEM, Demokrat dan GOLKAR, serta didukung partai HANURA. 4. Ketua DPD II GOLKAR Kab. Malaka: Adrianus Bria Seran, yang Nota Bene adik kandung Bupati dan juga merangkap sebagai Ketua DPRD Kab. Malaka. Di saat ada banyak ketimpangan dan ketidakberesan penyelenggaraan pemerintahan Kab. Malaka, Kami berharap, pihak KEMENDAGRI dapat turut mengambil bagian untuk segera memerintahkan Bupati agar mulai proses pergantian Wakil Bupati, demi tersenggaranya roda pemerintahan kab. Malaka yang lebih baik. Mekanismenya sudah barang tentu lebih banyak diketahui oleh KEMENDAGRI. Mohon agar Pak Cahyo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri bersikap atas persoalan yang dilanda masyarakat kab. Malaka. Sekian dan terima kasih.

Dikirim pada 19 July 2018 15:43

Tanggapan

Sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan kepada media SaPa Kemendagri oleh salah satu masyarakat di Kab. Malaka berkaitan dengan kekosongan jabatan Wakil Bupati Malaka yang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun karena Wakil Bupati Kab. Malaka a.n Drs. Daniel Asa meninggal dunia pada bulan September lalu. Adapun mekanisme pemberhatian Wakil Bupati yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf a dan Pasal 79 ayat (1), (2), dan (3) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa: Pasal 78 (1) Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena: a. Meninggal dunia; Pasal 79 (1) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. (2) Dalam hal pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur atas usul Menteri serta Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota. Adapun mekanisme pengisian kekosongan Wakil Bupati diatur dalam ketentuan Pasal 176 ayat (1), (2) dan (3) UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung. (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masingmasing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Demikian jawaban atas pertanyaan yang disampaikan melalui Media Sarana Pengaduan dan Aspirasi (SaPa) Kementerian Dalam Negeri mengenai kekosongan jabatan Wakil Bupati Malaka.

Ditanggapi pada 03 October 2018 17:04