Dugaan Pungli oleh Oknum Kelurahan dan RT.

Pengaduan

Yth. Kementerian Dalam Negeri, Di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi ada proyek PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang konon Gratis didanai APBN/APBD. Kebetulan saya Heru Ismadi punya tanah yang luasnya 200 meter. Kemudian saya mendaftarkan ke kelurahan dengan diwakilkan anak saya sdi Ratna. Tanah saya kebetulan belum diukur karena saat pengukuran Pak RT 02 Isan tidak tahu batas-batasnya. Padahal Pak RT tahu persis batas-batas tsb. Kemudian pegawai kelurahan yang bernama Bapak Sorah menelpon Bapak Isan RT 03 / RW 02 agar datang ke kelurahan untuk membantu dan menghubungi petugas ukur dari BPN. Sambil menunggu Bapak Isan, ceritalah Bapak Sorah bahwa setiap RT permintaannya berbeda-beda. Bebetulan di RT 03/02 meminta 1,5 juta. Beliau juga mengatakan yang namanya gratis juga bukan berarti sama sekali tidak bayar. Ia mengatakan tukang ukur juga harus diberikan uang makan dan uang rokok. Tapi anak saya tidak berkomentar, hanya mendengarkan saja. Kemudian Bapak Isan datang ke kelurahan. Bapak Isan juga bercerita hal yang sama bahwa semua warganya memberi imbalan 1,5 juta. Ahirnya anak saya menceritakan hal tersebut kepada saya. Kemudian saya perintahkan anak saya untuk kembali pulang karena dengan biaya tsb sangat terlalu mahal yang seharusnya gratis. Hal yang saya mau laporkan adalah sepertinya antara oknum kelurahan dengan RT bersekongkol untuk menarik biaya 1,5 juta kepada warga. Setahu kalau namanya gratis ya gratis. Jika ada yang meminta tarif dengan nominal tertentu itu namanya pungli.. Demikianlah laporan saya semoga pihak yang berwenang bisa membantu menertibkan oknum-oknum seperti ini. Jadi intinya saya tidak jadi mengurus sertipikat pada proyek PTSL Bekasi yg konon gratis tapi Rp 1,5 juta Saya lampirkan photo berkas-berkas saya. Hp saya 087885385986. Hp pak Sorah Kelurahan 082298371354 Hp pak Isan RT 02/03. 085885702238. Mohon ditindaklanjuti, terima kasih.

Dikirim pada 12 July 2018 10:21

Tanggapan

Kementerian Dalam Negeri mengucapkan terima kasih atas pengaduan/informasi yang Saudara/i sampaikan. Terkait dengan pengaduan/informasi yang Saudara/i sampaikan, berikut tanggapan yang dapat kami berikan : 1. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan. 3. Apabila kinerja aparat kelurahan termasuk lurah didalamnya, dianggap menyalahi aturan atau merugikan, sesuai dengan hirarki pemerintahan maka laporan dapat ditujukan kepada camat selaku pembina dan pengawas kelurahan untuk kemudian mendapatkan jalan keluar terkait permasalahan dimaksud. 4. Terkait dengan pengaduan ditingkat kelurahan untuk dilaksanakan secara berjenjang sesuai hirarki dan kewenangan yang diawali dengan melapor ke kecamatan kabupaten/kota. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ditanggapi pada 10 October 2018 15:55