Dugaan Penyimpangan Dana Desa.

Pengaduan

Yth. Kementerian Dalam Negeri, Saya pendamping warga Desa Kertasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta menduga ada penyimpangan dalam penggunaan dana desa di desa tersebut khususnya pada tahun anggaran 2018. Dugaan tersebut muncul karena : 1. Pihak desa tidak mau secara transparan menginformasikan anggaran dan belanja alokasi dari dana desa, 2. Tidak mau memasang papan proyek pembangunan pada saat kegiatan pembangunan dilaksanakan, 3. Pelaksanaan pekerjaan diborongkan ke seseorang bukan dalam bentuk padat karya yang melibatkan masyarakat, 4. Pembelian barang hanya dilakukan oleh tim TPK tanpa melibatkan masyarakat, 5. Harga taksiran penyelesaian suatu proyek menurut desa berbeda secara ekstrim dengan harga keumuman yang berlaku, 6. Desa suka mengalihkan dana desa ke proyek lain yang tidak ada pada perencanaan awal penggunaan dana desa. Demikian laporan ini disampaikan, mohon tim satgas dana desa segera melakukan investigasi ke desa tersebut karena jika dibiarkan kebocoran khususnya dana desa akan lebih parah lagi dan merugikan masyarakat Desa Kertasari Bojong Purwakarta pada umumnya. Mohon ditindaklanjuti, terima kasih.

Dikirim pada 28 June 2018 09:49

Tanggapan

Terima kasih atas laporan yang disampaikan. Dalam hal penanganan masalah yang berdasarkan atas aduan masyarakat dan ditujukan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah sebagaimana PP No 12 Tahun 2017, penanganannya ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah yang kemudian memberikan rekomendasi terjadi kesalahan secara administratif atau penyimpangan yang bersifat indikasi. Bila menjadi hal yang sifatnya indikasi maka ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum. Menyikapi permasalahan yang Saudara Pelapor sampaikan, hal ini perlu melalui proses audit yang dapat merekomendasikan apakah hal ini merupakan Tindak Pidana Korupsi atau tidak. Pelaksaan kegiatan pembangunan di desa seharusnya melibatkan elemen yang ada di desa baik Pemerintah Desa, BPD, LKD dan masyarakat. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Adapun kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa sebagai pemegang kekuasaan adalah Kepala Desa yang dapat menguasakn pelaksanaan pengelolaan keuangan desa kepada Perangkat Desa. Informasi pelaksanaan APBDesa disampaikan/dipublikasikan kepada masyarakat pada saat penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun; dan laporan pertanggungjawaban APBDesa, sebagaimana diatur pada Pasal 40 Permendagri 113 tahun 2014.

Ditanggapi pada 29 June 2018 14:44