Rangkap Jabatan Kepala Daerah dan PNS

Pengaduan

izin melaporkan. Di kabupaten saya bupati, beberapa kepala dinas dan ASN serta anggota DPRD menjadi pengurus harian Komite Olah Raga Nasional Kabupaten Pesisir Barat. Bukankah itu bertentangan dengan SE Mendagri Nomor 800/293b/SJ tanggal 28 Juni 2011 ttg larangan rangkap jabatan kepala daerah serta surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi tetang rangkap jabatan kepala daerah. Mohon utk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang2an yg berlaku karena bukan tidak mungkin akan terjadi lahan korupsi dengan memanfaatkan dana hibah APBD. Sy beraharap supaya ditindaklanjuti biar tdk ada lagi kepala daerah maupun ASN yang mengangkangi undang2. Dan menjadi tolak ukur juga buat kemendagri dalam menjalankan tupoksinya. Tks

Dikirim pada 27 May 2018 00:16

Tanggapan

Dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menegaskan “Pengurus Komite Olahraga Nasional, Komite Olahraga Provinsi, dan Komite Olahraga Kabupaten/Kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik”. Terhadap dugaan pelanggaran ketentuan yang dilakukan Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Publik dapat disampaikan kepada Gubernur Lampung sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk segera ditindaklanjuti.

Ditanggapi pada 12 July 2018 14:16