Lurah

Pengaduan

Berkas pengurusan sertifikat atas tanah saya telah sampai di tahap Permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan. Tanggal 9 Febuari 2018 permohonanya(terlampir) sy masukan dan diterima petugas loket kantor BPN Jakarta Barat. Selanjutnya tanggal 15 Febuari 2018 petugas BPN memeriksa fisik tanah dan bangunan berbarsngan dengan dikeluarkannya Risalah Periksaan Tanah(terlampir) sebagai syarat menempuh tahapan selanjutnya proses pengajuan sertifikat tersebut. Tanggal 16 Febuari 2018 sy menyerahkan surat Berita Acara Pemeriksaan Lapang(terlampir) kpd Lurah Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat untuk ditandatangani oleh Lurah seperti yang diminta kantor BPN yang mencantumkan Lurah sebagai anggota Tim Panitia A penerbitan SK Hak Guna Bangunan. Pada tanggal 25 April 2018 pejabat kantor BPN Jakarta Barat menugaskan seorang petugas terkait untuk bertemu Lurah guna mendampingi sy menjelaskan kepada Lurah dikarenakan Lurah tdk berkenan memeriksa objek tanah dan bangunan sy dgn alasan meminta rincian dasar2 hukum yang memungkinkan dikeluarkannya SK HGB yg dimaksud. Pada hari dan tanggal yg sama sy dan petugas kantor BPN yg ditugaskan mendamping telah bertemu dan menjelaskan kepada Lurah tersebut. Lurah meminta waktu untuk berpikir, dan pada tanggal 2 Mei 2018 Lurah mengeluarkan surat sanggahan(terlampir) yg menyatakan tidak bersedia menandatangani Surat Pemeriksaan Lapang yang diminta BPN dengan alasan Objek tanah yg sy ajukan adalah bekas HGB. Surat dari Lurah sy serahkan kpd petugas kantor BPN Jakarta Barat dan diterima tanggal 3 Mei 2018. Sampai dengan hari ini berkas saya terindikasi terlantar di Kantor BPN Jakarta Barat. Sudah sering sy tanyakan tentang kelanjutan prosesnya, oleh pejabat BPN Jakarta Barat selalu dikatakan "sedang dikoordinasikan dengan Lurah Jembatan Besi". Mohon kpd dinas terkait kiranya dapat membantu sy dan BPN untuk menyelesaikan masalah ini. Terindikasi Lurah tidak mengerti posisi tigasnya dalam hal ini, atau mungkin sengaja mempersulit. Sy kawatirkan apabila masalah ini berlarut-larut akan timbul pungli atau suap. Terima kasih!

Dikirim pada 24 May 2018 19:25

Tanggapan

Kementerian Dalam Negeri mengucapkan terima kasih atas pengaduan/informasi yang Saudara/i sampaikan. Terkait dengan pengaduan/informasi yang Saudara/i sampaikan, berikut tanggapan yang dapat kami berikan : 1. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan. 3. Apabila kinerja aparat kelurahan termasuk lurah didalamnya, dianggap menyalahi aturan atau merugikan, sesuai dengan hirarki pemerintahan maka laporan dapat ditujukan kepada camat selaku pembina dan pengawas kelurahan untuk kemudian mendapatkan jalan keluar terkait permasalahan dimaksud. 4. Terkait dengan pengaduan ditingkat kelurahan untuk dilaksanakan secara berjenjang sesuai hirarki dan kewenangan yang diawali dengan melapor ke kecamatan kabupaten/kota. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ditanggapi pada 10 October 2018 15:56