Permasalahan e-KTP

Pengaduan

Yth. Pejabat yang berwenang pada Ditjen Dukcapil Kemendagri Nama : Resa Pratikasari NIK : 1807075607890004 ("A" - Asli) / 1807074607890003 ("B" - Baru) Tanggal Lahir : 16 Juli 1989 Kab/Kota : Kabupaten Lampung Timur No. HP : 0857-1973-4940 (WhatsApp) Pengaduan/Pertanyaan : Mohon berkenan untuk membaca permasalahan ini dengan teliti. Melalui surat ini, saya ingin mempertanyakan sekaligus memastikan masalah status kependudukan saya, terutama mengenai NIK pada eKTP yang saya miliki. Saya mengirim surat ini ke Ditjen Dukcapil Kemendagri karena saya tidak merasa menemukan solusi dan/atau penjelasan yang relevan dari kantor kecamatan dan Disdukcapil tingkat kabupaten. Sedikit kronologis mengenail masalah saya: Awal tahun 2017, saat masa berlaku KTP ASLI (kartu kertas/KTP SIAK) saya hampir habis (dengan nomor 1807075607890004 - selanjutnya saya sebut sebagai NIK "A"), saya berinisiatif untuk mengganti ke eKTP dan melakukan perekaman di kantor kecamatan di tempat asal saya. Namun, karena saya bekerja di Jakarta (sedangkan domisili di KTP adalah Lampung Timur) dan waktu cuti saya sangat terbatas, saya menitipkan untuk melakukan pencetakan pada orang lain (kerabat) untuk mengambil pada Disdukcapil kabupaten. Namun eKTP yang saya terima memiliki kesalahan pada data yang tertera, yaitu pada nama (berubah menjadi Resa Pratika Sari, seharusnya Resa Pratikasari), NIK (berubah menjadi 1807074607890003 - selanjutnya saya sebut sebagai NIK "B"), tempat lahir (berubah menjadi Labuhan Ratu, seharusnya Way Jepara), dan pekerjaan (Wiraswasta, seharusnya PNS). Karena saya belum memiliki waktu, saya menunda cuti untuk mengurus kesalahan tersebut sampai pada akhir tahun 2017. Hal ini dikarenakan saya mengantisipasi butuhnya waktu lama untuk mengurus birokrasi perubahan data (dari RT, RW, kecamatan sampai kabupaten). Pada Desember 2017 saya mengambil cuti selama seminggu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya kembali ke tempat domisili untuk mengurus semuanya secara berjenjang. Saya telah membawa beberapa berkas yang dibutuhkan (akte, ijazah, KK dan fotokopi dokumen-dokumen lain untuk pendukung) untuk mengganti data (sesuai beberapa acuan yang saya baca dari aturan Kemendagri dan beberapa keluhan di website lapor.go.id). Saat tiba untuk meminta surat pengantar/keterangan di kantor kecamatan dan menjelaskan semua duduk permasalahan, respon yang saya terima adalah pegawai pada kantor kecamatan bersikeras bahwa data tidak bisa diganti. Secara umum, mereka berkesimpulan bahwa NIK "B" dan data-data yang baru (yang SALAH, dan tidak sesuai dengan dokumen lain seperti KK, akte, ijazah, paspor, karpeg, bank dll.) adalah yang sudah terekam, tercatat di server, dan TIDAK AKAN BISA DIGANTI (yang saya pikir sangat tidak masuk akal), sehingga mereka meminta saya untuk mengganti data-data pada dokumen lainnya untuk sesuai dengan data yang baru (NIK baru "B" dan data-data yang salah). Menurut saya ini sangat merugikan dan hampir tidak mungkin dilakukan. Mereka sama sekali tidak membantu dan menolak memberikan surat pengantar dalam bentuk apapun. Bahkan mereka juga tetap bersikeras meskipun sudah saya tunjukkan bukti-bukti bahwa data di eKTP BISA DIGANTI, seperti yang dapat kita browsing dengan mudah pada beberapa platform online. Saya juga menyebutkan bahwa saya menggunakan NIK "A" untuk mendaftarkan (registrasi ulang) kartu prabayar saya. Hal ini sekedar untuk menegaskan bahwa jika yang berlaku adalah NIK "B", mengapa NIK "A" asli saya masih dapat digunakan untuk mendaftar? Sementara sering saya dengar di berita bahwa NIK yang bisa digunakan adalah NIK yang terdaftar di Kemendagri, dengan begini saya jadi berkesimpulan bahwa NIK "A" asli saya juga masih valid. Namun, mereka tetap bersikeras dan tidak dapat memberikan solusi ataupun surat pengantar. Karena saya tidak yakin saya pun lanjut menuju ke kantor Disdukcapil kabupaten. Disini pun saya dapat respon yang kurang lebih sama. Bagian pelayanan (semacam teller), juga berkata bahwa data tersebut tidak dapat diubah dan data tersebut (NIK "B" dan nama yang salah) itu yang berlaku mulai saat ini. Saya juga mendapatkan satu respon kata-kata yang saya anggap melecehkan. Karena emosi dengan keadaan dan pernyataan tersebut dan juga membayangkan betapa rumit tidak masuk akalnya jika saya harus mengganti data-data saya yang lain, saya memaksa untuk bertemu pejabat yang berwenang (kebetulan saya juga PNS sehingga saya tahu hierarki pada suatu instansi). Namun, hasilnya saya hanya dipertemukan dengan salah satu staf senior, yang pada hal ini nampaknya bisa memberikan sedikit solusi (meskipun saya juga heran karena ternyata kebijakan ini terkesan berubah-ubah dan tidak tersosialisasi dengan baik). Beliau tetap mengatakan bahwa NIK yang baru tidak bisa diganti, sehingga kedepannya NIK yang harus saya gunakan adalah NIK "B", namun beliau akhirnya mengatakan bahwa data yang lain (nama, tempat lahir, dan pekerjaan) dapat disesuaikan, dan akhirnya saya menyerahkan eKTP saya yang sekarang untuk diperbaiki. Anehnya lagi, KK asli yang saya bawa (yang berisi data nama, tempat lahir, pekerjaan, dan NIK "A") juga langsung diminta dan diganti dengan yang baru, dengan entry baru dimana saya menggunakan NIK "B" tersebut. Saya berpikir karena saya sudah lelah dan emosi berdebat, akhirnya saya memutuskan untuk setuju dengan hal tersebut. Paling tidak saya berpikir saya bisa mendapat KTP baru dengan nama dan tempat lahir yang sesuai dengan dokumen saya yang lain (akte, ijazah, dll.). Sekarang, yang menjadi pertanyaan saya adalah, manakah dari kedua NIK tersebut yang berlaku? Sekarang saya mempunyai eKTP baru dengan NIK "B" (nama, tempat lahir, dan pekerjaan sudah dibetulkan sesuai akte dan ijazah). Namun bagaimana dengan data-data saya yang lain (akun bank, data kepegawaian di BKN, data registrasi kartu prabayar, database di paspor (biru dan hijau), data di asuransi kesehatan (BPJS dan Prudential), dan lain-lain yang mungkin lupa saya sebutkan). Apakah saya harus melapor dan mengganti semuanya ke NIK baru yang berlaku? Jika memang NIK "B" yang berlaku, mengapa waktu itu saya pernah berhasil menggunakan NIK "A" untuk mendaftarkan kartu prabayar? Saya juga sudah berusaha mengecek NIK yang berlaku lewat website "dukcapil.kemendagri.go.id/ceknikā€, namun kadang memunculkan pesan error atau sekedar tidak menampilkan apa-apa (tidak muncul data). Saya hanya berusaha untuk mencoba merapikan data yang ada agar data kependudukan bisa seakurat mungkin dan agar tidak ada data yang double/fiktif di kemudian hari. Sejak awal saya hanya meminta agar eKTP saya disesuaikan dengan data saya yang dulu (yang tidak bermasalah), namun ternyata semuanya menjadi sangat kompleks dan menyusahkan. Saya hanya ingin penjelasan mengenai NIK yang berlaku dan tercatat di database Kemendagri yang harus saya gunakan seterusnya. Sekali lagi, mohon untuk memberikan penjelasan. Terima kasih banyak. Hormat saya, Resa Pratikasari

Dikirim pada 12 May 2018 20:38

Tanggapan

Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Permasalahan ini sdh termasuk data ganda, karena seharusnya perubahan dari KTP lama menjadi KTP-el tdk ada perubahan. Maka solusinya adalah melaporkannya ke Disdukcapil setempat, kalau NIK tdk bisa diubah tetapi kalau yang lain-lain bisa diubah. Demikian jawaban kami terima kasih.

Ditanggapi pada 14 May 2018 11:47