Tindak Lanjut Hasil Rolling Pejabat oleh Plt. Bupati Lampung Utara tanggal 21 Maret 2018 di Kabupaten Lampung Utara.

Pengaduan

Assalamualikum warohmatullahi wabarokatuh. Mhn ijin menyampaikan bahwa hasil dari tim lintas kementerian ( kemendagri, kasn, kemenpan rb, bkn, irjen ) dalam menangani permasalahan rolling pejabat di Kabupaten Lampung Utara oleh Plt. Bupati Lampung Utara adalah Terbitnya Surat rekomendari dari KASN perihal pelanggaran merit sistem di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tgl 4 april 2018 dan telah diterima oleh Pemkab LU pd tanggal 10 april 2018 dan Statement Pjs. Gubernur Lampung yang menyatakan bahwa Surat pembatalan dari Mendagri sudah keluar dan sudah disampaikan ke Plt. Bupati Lampung Utara. Yang perlu saya sampaikan disini bahwa hasil audiensi dengan Pak Sekda dan Para Asisten di lingkungan Pemerintah Kab. LU selasa 17 april 2018 bahwa pak sekda blm mengetahui surat dari KASN dan mendagri dan juga blm ad arahan dari Pak Plt untuk menindaklanjuti surat yang dimaksud. Dengan demikian kesimpulan yang saya dapat bahwa ada indikasi Pak. Plt Bupati Lampung Utara mengindahkan perintah baik dari KASN maupun dari Bapak Mendagri dengan dibuktikan sampai dengan saat ini blm ad tindak lanjut atas surat tersebut. Untuk itu kami meminta ketegasan dari Bapak Mendagri untuk mengambil langkah yang terbaik untuk menyikapi persoalan ini. Kami meyakini bahwa kebenaran itu masih ada di Kemendagri dan kebenaran itu akan berpihak kepada ya benar.

Dikirim pada 19 April 2018 21:01

Tanggapan

Terhadap rolling atau mutasi jabatan oleh Plt. Bupati Lampung Utara penggantian pejabat di lingkungan Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 21 Maret 2018 dengan tanpa mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Berdasarkan Hal tersebut Kementerian Dalam Negeri telah memberikan teguran tertulis kepada Plt. Bupati Lampung Utara dalam menjaga kewibawaan Pemerintah di daerah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa: a. Pasal 67 huruf b Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi menaati seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan. b. Pasal 78 huruf d Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan karena tidak melaksanakan kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat pencabutan dan pembatalan terhadap mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.2/2105/SJ tanggal 6 April 2018 hal Pencabutan/Pembatalan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditanggapi pada 12 July 2018 14:11