MBM menuntut Janji Kapolda Sum-Sel Irjen Pol, Saud Usman Nastion dan Kejari kab Banyuasin Suwito,SH Terkait Tindak KKN di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kab Banyuasin Sum-Sel.

Pengaduan

‎ MASYARAKAT BANYUASIN MENGGUGAT             ******** “MBM” ******** No Surat : 012/SKU-HR/WR/BA/10/2016. Lampiran : terlampir peri hal : permohonan untu meminta sp2hp Banyuasin 04,Oktober 2016 Kepadah Yth : Kapolda,C.q Dirkerim,Sus,Sum-Sel. Di Tempat,Polda Sum-Sel. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh” Teriring doa dan salam Semoga ALLAH S.W.T. Tuhan yang maha Esa Insa Allah Senan tiasa mencurah kan Rahmat’hidaya,taufik dan Nikmat-NYA Kepada Kita Semua”Dalam Setiap Saat. Dan Tak,Henti – Henti nya Shalawat Dan Salam Beserta Rasa Syukur Yang Tak,Terhingga Kepada Junjungan Kita Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Yang Telah Menyelamat Kan’Kita Dari Alam Yang Gelap Gulita Menjadi Alam Yang Terang Benderang,Rahmatan Lil,Alamin” BERDASAR KAN : A) .Pasal 12 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia,yang menyebutkan bahwa SP2HP merupakan informasi publik yang merupakan hak dari pihak pelapor. ‎ B) .Pasal 11ayat (1) huruf aPeraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan(“Perkap No. 21 Tahun 2011”),yangmenyebutkan bahwainformasi penyidikan diberikan dalam bentuk SP2HP ‎ C) perkap no.16/2010 dan perkap no,2/2012 ‎ Dengan ini Saya Mewakili MBM Masyarakat Banyuasin Menggugat Nama : Roni Paslah No.identitas,KTP : 1607111203820002 Alamat : Dusun 1 RT/RW : 04/01 Desa Tebing Abang‎ Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Phone: +6282280023160 Website: https://ronihalix2014.wordpress.com Email: mbm.menggugat99@gmail.com ‎ Mengajukan permohonan agar dapat diberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Suatu Kuwajiban Penegak Hukum Untuk Menyampai kan SP2HP Kepada Pelapor / 1 Bulan Satu Kali Pemberi Tahuan Tindak Lanjut Atas Perkembanggan Suatu Kasus Yang Suda Di Lapor Kan Oleh Pelapor” Menyikapi : Pelaporan MBM Masyarakat Banyuasin Menggugat Pada Tgal : 04/06/2015 Dengan No Lapor : 011/SKU-HR/ WR/BA/06/2015 . Atas Nama : Roni Paslah. Kasus KKN Di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya PUCK Kabupaten Banyuasin Sum-Sel. Dengan Program Kegiatan PDAM Tirta Betua Kecamatan Talang Kelapa Kelurahan Kenten Laud Kab Banyuasin Tahun Anggaran : 2012-2013.MBM,Sampai Saat ini Belum Perna Mendapat Kan SP2HP Dari Tipikor Supdit 4 Polda Sum-Sel. Tentu nya Hal ini Bertentangan Dengan Prosedur Yang Ada Sesuai dengan Pasal 12 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia,yang menyebutkan bahwa SP2HP merupakan informasi publik yang merupakan hak dari pihak pelapor. Dengan Konsistensi nasionalisme dan Etikat yang Luhur atas kerjasama dan Tanggung jawap Nya” saya ucap kan Terima Kasi”Billahi Taufik Walhidaya Wassalamu’Alaikum Wr,Wb” Banyuasin 04 Oktober 2016 Masyarakat Banyuasin Menggugat               “MBM” TERTANDA : RONI PASLAH Tembusan : 1) bapak kapolri di jakarta 2) kejaksaan agung di jakarta 3) komisi pemberantasan korupsi kpk 4) Komisi kepolisian indonesia 5) Komnas HAM http://beritanda.com/index.php/nasional/hukum/7383-mbm-dinas-puck-banyuasin-diduga-korupsi-pembangunan-proyek-pdam-tirta-betuah-di-talang-kelapa#sthash.47FJJvPX.dpuf Cerita dan Sekala Pembuktian Hukum di Negarag Ini Hanya di Jadikan Alat Untuk Kekuasaan Bagi Pengucualian Bagi Kelompok Kelompok yang Mengedepan Kan Kepentingan dengan Alasan Kesejahteraan Masyarakat Padahal Semua Permasaalaan di Bangsa Yang Saat Ini Kita Hadapi ini Di sebap kan Oleh KKN dan Pelaku KKN Adalah Penegak Hukum Itu Sendiri. 7 Kasus Hukum di Indonesia yang “Terkesan Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas,2 pria bernama Basar Suyanto dan Kholil akhirnya dijatuhi hukuman 2 bulan lebih 10 hari penjara oleh Pengadilan Negeri Kediri, Jawa Timur, pada tahun 2009 lalu karena terbukti telah mencuri sebuah semangka. Basar Suyanto dan Kholil dalam persidangan [image source] Dikarenakan keputusan yang dijatuhkan oleh PN Kediri dirasa tidak berperikemanusiaan, maka sejumlah perwakilan mahasiswa melakukan protes dan memberikan dukungan kepada kedua terdakwa. Setelah dilaksanakan sidang lanjutan, akhirnya kedua pria tersebut hanya dijatuhi hukuman penjara selama 15 hari saja. 2. Penjual petasan – tuntutan 5 bulan Seorang wanita berusia lanjut bernama Meri, asal Tegal, Jawa Tengah harus berurusan dengan hukum karena kedapatan menjual petasan di rumahnya sendiri. Nenek Meri sendiri tidak mengetahui bahwa menjual petasan tersebut dilarang karena sejak pemerintahan Presiden Soekarno, dia sudah menjualnya dan baru kali ini terjerat hukum. Nenek Meri, yang dihukum karena menjual petasan Dikarenakan hal ini, pihak Pengadilan Negeri Tegal menuntu Nenek Meri dengan hukuman 5 bulan penjara dan 10 bulan masa percobaan. Setelah menjalani sidang lanjutan, pada akhirnya Nenek Meri hanya dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan. 3. Mengambil kain lusuh – tuntutan 5 tahun Suatu hal yang cukup menggelikan jika didengarkan.Ada seorang buruh tani berusia 19 tahun bernama Aspuri harus berurusan dengan hukum karena memungut sebuah kaus lusuh di pagar rumah tetangganya..Aspuri, disidang karena mengambil kain lusuh Sang pemilik kaus akhirnya melaporkan Aspuri ke pihak kepolisian dengan tuduhan pencurian. Padahal sebelumnya, pembantu pemilik rumah sudah menyatakan bahwa memang dia sengaja membuang kaus tersebut karena sudah tidak terpakai. Dikarenakan hal ini, Aspuri harus mendekam di sel Rumah Tahanan Kota Serang, Banten selama 3 bulan sambil menunggu keputusan pihak pengadilan. Dia terancam hukuman penjara selama 5 tahun maksimal. 4. Mencuri 3 buah Kakao – tuntutan 1 bulan Seorang wanita yang sudah pantas di panggil nenek karena usianya yang memang sudah tua bernama Minah harus mendapatkan hukuman 1 bulan penjaran dengan masa percobaan 3 bulan karena terbukti mencuri 3 buah kakao seharga Rp 2.000 milik PT Rumpun Sari Antan yang berada di Banyumas, Jawa Tengah. Nenek Minah, dihukum karena mencuri kakao Walaupun sudah mengembalikannya sesaat setelah ketahuan, namun pihak manajemen PT Rumpun Sari Antan tetap memperkarakannya untuk memberikan efek jera dan agar tidak ditiru oleh masyarakat lainnya. Setelah putusan dijatuhkan, pihak perusahaan mengaku puas. 5. Diduga mencuri 7 batang kayu jati berukuran 15 cm – tuntutan 5 tahun,Tentunya banyak orang yang mengetahui kasus Nenek Asyani yang diduga mencuri 7 batang katu jati milik Perum Perhutani. Menurut wanita tua dari Situbondo, Jawa Timur tersebut, kayu jati itu dulunya ditebang oleh almarhum suaminya dari lahan mereka sendiri yang kini telah dijual. Namun, pihak Perhutani tetap mengatakan bahwa kayu jati itu berasal dari lahan milik mereka dan bersikeras memperkarakan ulah Nenek Asyani itu. Persidangan nenek Asyani, yang dituduh mencuri kayu Perhutani Dikarenakan hal ini, sejak bulan Juli – Desember 2014, Nenek Asyani mendekam di dalam penjara untuk menunggu proses persidangan. Pihak pengadilan memberikan ancaman maksimal 5 tahun penjara. 6. Menebang pohon mangrove – 2 tahun + denda2 miliar Tidak pernah terbersit sekalipun dalam pikiran seorang pria yang sudah lanjut usia bernama Busrin ini akan berhadapan dengan hukum dan mendapatkan hukuman selama 2 tahun penjara serta denda Rp 2 miliar atau subsider 1 bulan kurungan karena kedapatan menebang pohon mangrove untuk dibuatnya sebagai bahan bakar memasak. Pak Busrin dihukum karena menebang pohon Busrin yang sehari-hari hanya sebagai kuli pasir ini ditangkap oleh polisi air Probolinggo karena perbuatannya dianggap melanggar hukum. 7. Mencuri satu tandan pisang – langsung ditahan Di tahun 2009 lalu, seorang kakek berusia 76 tahun bernama Klijo dituduh mencuri setandan pisang yang bila dijual hanya seharga Rp 2.000 saja. Bermula dari permintaan sekelompok anak untuk menebang pisang di pinggir jalan, warga yang mengetahui apa yang dilakukan Mbah Klijo tersebut langsung melaporkannya ke kepolisian. Mbah Klijo, langsung ditahan karena mencuri setandan pisang Tidak menunggu lama, pihak Kepolisian Sektor Godean, Yogyakarta, langsung menangkap Mbah Klijo dan menitipkannya ke Lembaga Pemasyarakatan Cebongan. Banyak yang menyayangkan aksi tangkap dan penjeblosan langsung oleh pihak aparat tersebut kepada Mbah Klijo mengingat dia adalah seorang yang sudah tua. Selain kasus-kasus di atas, masih banyak sekali kasus-kasus serupa di Indonesia yang dapat dikatakan tajam ke bawah dan tumpul ke atas alias dapat dengan mudah menangkap, menjerat sampai menjatuhkan hukuman kepada rakyat kecil yang notabene buta akan masalah hukum, sedangkan seakan loyo untuk menghadapi penjahat kelas paus,Bahkan tidak sedikit yang menyindir bahwa hukum di Indonesia tidak menggunakan azas, “Siapa yang benar dan siapa yang salah” melainkan “Siapa yang bayar maka mudah keluar.” ‎***** DENGAN HORMAT KEPADA BAPAK PRESIDEN REKUBLIK INDONESIA YANG KAMI MULYA KAN BAPAK” IR, H. JOKO WIDODO” Dengan Ini Saya :  Nama   : Roni Paslah Alamat : Dusun 1 RT/RW : 04/01 Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kab Bayuasin Sum-Sel.‎‎ NO.Identitas,(KTP/SIM/PASPOR) 1607111203820002 NO.Hp  : 082280023160 E-mail : : mbm.menggugat99@gmail.com Adapun Yang Terlibat Atas Kasus Ini Ialah : 1) IR.H.Amirudin Inoed Mantan Bupati Kab Banyuasin. 2) H.Aghussalam. Ketua DPRD Kab Banyuasin. 3) Yan Anton Ferdian,SH. Anak Kandung IR.H.Amirudin Inued. 4) IR.H.Firmanyah,M.Sc. Sekda Kab Banyuasin 5) IR.AbieHasan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya.PUCK ‎ MBM menuntut Janji Kapolda Sum-Sel Irjen Pol, Saud Usman Nastion dan Kejari kab Banyuasin Suwito,SH Uploading… ​"MBM"menuntut Janji Kapolda Sum-Sel Irjen Pol, Saud Usman Nastion dan Kejari kab Banyuasin Suwito,SH pada Tangal 11 juni 2013 Saat itu Massa Menuntut Atas Kasus KKN Kabupaten Banyuasin Sala satu nya Kasus KKN PDAM dan Kecuranggan2 Pilkada Yang di lakukan Oleh IR.H.Amirudin Inoed Untuk Memenang kan Pasangan Yan Anton Ferdian,SH dan IR.Supri Yono.Kita ketahui Yan Anton Ferdian,SH.. adala Anak Kandung IR.H.Amirudin Inoed. Banyuasin,11 juni 2013  Massa Membokkade Jalan Perkantoran dan Jalan lintas Sumatera Sehingga Jalan lintas Sumatera Macet total Sepanjang lebi dari 10 KM, Pada saat itu Warga yang Tergabung dalam Forum Masyarakat Banyuasin Menggugat ( FMBM) dan Masyarakat Banyuasin Bersatu ( MBB) Untuk Membubar kan Massal Kapolda Irjen pol Saud Usman Nastion dan Kejari Banyuasin Suwito,SH. Membuat Suatu Perjanjian Di atas Kerta di Saksi Kan Seluru Tokoh Masyarakat ,Toko Agama Dan Masyarakat Kab Banyuasin Yang Hadir Pada Saat itu "Akan Usut tuntas 2 kasus KKN di Pemda Kab Banyuasin Sum-sel. 1  Usut tuntas Kasus KKN DI dinas PU Cipta Karya Kab Banyuasin dengan program kegiatan Pembangunan PDAM.. 2 Usut tuntas Kasus KKN di dinas Pertanian dan Perternakan Kab Banyuasin Sum-sel. dengan program Cetak Sawa. KKN Kasus Cetak Sawa Suda Dua (2) Orang Yang di Tahan PPK nya dan Kepala Dinas Nya dan Kepala SKPD Nya Semen tara Kasus KKN PDAM Belum Sama sekali Karna Kasus KKN PDAM tersebut Melibat Kan Yan Anton Ferdian.Tahun 2012 Yan Anton Ferdian Sebagai DPR Provinsi Sum-Sel dan IR.H.Amirudin Inoed Bapak Nya Bupati Kab Banyuasin,Lalu Tahun 2013 Yan Anton Ferdian'Mencalon Kan Diri Sebagai Bupati Banyuasin Dengan Menghalal Kan Segala Cara Amirudin Inoed Untuk Menjadi Kan Anak Nya Menjadi Bupati Mengganti Kan Dia "Kekuasaan Dinasti" Agar dapat Segala Kesalahan Amirudin Inoed Tertutupi,Yan Anton Ferdian Terpilih Menjadi Bupati Banyuasin ( Hanya di Atas Kertas ) Pada Saat Penganggaran APBD P Tahun 2013 Di Anggar Kannya Lagi Pembangunan PDAM di Tempat Yang Sama hanya Pos Pos nya di pisah untuk menutupi Kesalahan Pembangunan PDAM di tahun 2012 Serta Untuk Bayar Hutang Pilkada Yan Anton Ferdian Terpilih Menjadi Bupati Banyuasin Priode 2013-2019. Seperti nya Tipikor Supdit 4 Polda Sum-Sel Memperlamban proses Penyelidikan dan Penyidikan Terkai Dugaan KKN di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya PUCK Kab Banyuasin Dengan : MBM,Masyarakat Banyuasin Menggugat No Lapor : 011/SKU-HR/WR/BA/06/2015.Atas Nama : Roni Paslah Dugaan KKN di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya PUCK Kab Banyuasin Sum-Sel Dengan Program kegiatan Pembangunan PDAM di Kelurahan Kenten Laut Kec Talang Kelapa tahun Anggaran 2012-2013. Kanit Tipikor Supdit 4 Polda Sumsel Kompol Wisdon Arizal,SE. NRP 70060471 .Saya sangat Oktimis Kalau Oknum Tipikot Supdit 4 Polda Sum-Sel Menerima Upeti dari Bupati Banyuasin Sum-Sel,tidak ada alasan Insitusi Penegak hukum Untuk tidak menindak Lanjuti laporan dan di yakini kebenaran nya dari sumber2 terpercaya..namun Naif nya lagi Oknum Penegak hukum tsb Mala terkesan menakut – Nakuti,dan mengancam Mau Seplid Balik..Sehingga Pelapor MBM di Interfensi, dan di persalakan Seakan2 Seperti penjahat,Bukan kah ini Kuajipan penegak Hukum Untuk menindak Para pelaku KKN Seperti Yg Suda Di lapor kan Oleh MBM Mala Tipikor Supdit 4 polda Sum-Sel ini Mencari Cari Kesalahan Pelapor dengan Cara Meminta Dokumen2 Yang bukan Kapasitas Pelapor Seperti nya Mau nya “xx” Tidak harus kerja lagi segala sesuatu dan bukti2 suda lengkap semua” MBM melalui Roni paslah Memintak kepada Bapak Kapolri Untuk menindak tegas Atas oknum Polisi Yang demikian Artinya Oknum Penegak hukum ini la Yang sebenar nya Aktor di balik Tindak pidana Yang MBM Lapor kan Tersebut Sehingga Para Pelaku KKN di Kabupaten Banyuasin ini Meraja lelah  Dan Membudaya. Menurut Rumor yang Beredar Bupati Kab Banyuasin,Yan Anton Ferdian,SH.suda ada kesepakatan dengan Kata Lain moU terlebi dahulu dengan Oknum Polda Sum-sel dan Kejati Sum-sel Guna Untuk Mem back Up dan Mempaselitasi Dalam bentuk Hukum‎.Kalau Seperti ini Berlarut2 ‎ Kapan Bangsa ini bisa Makmur dan Sejahtera Karna Kesensaraan dan Penderitaan Rakyat Indonesia Saat ini Di sebap Kan Oleh Para Koruptor ” Saya sanggat Sependapat Kalau Pera Koruptor Di Hukum Mati Karnah Ancaman Besar Runtuh nya NKRI Di Sebap Kan Ketidak Adilan Para Penegak Hukum..!!Ialah KKN itu sendiri Tutur Roni Dengan Ber Api,api ‎…!! Oknum Polda Sumatera Selatan di Yakini Suda Menerima Upeti Dari Bupati Kab Banyuasin Yan Anton Ferdian Terkait Penegaan Hukum Kasus KKN Pembangunan dan Senitasi Pengadaan Air Bersi PDAM di Kecamatan Talang Kelapa Kelurahan Kenten Laud Oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya PUCK Kab Banyuasin Tahun Anggaran 2012-2013 di Senyalir di Lakukan Nya MBM: Dinas PUCK Banyuasin Diduga Korupsi Pembangunan Proyek PDAM Tirta Betuah di Talang Kelapa Published on 17 June 2015  Written by redaksi Hits: 141,INSERT: RONI PASLAH PANGKALAN BALAI-BANYUASIN, BeritAnda – Masyarakat Banyuasin Menggugat (MBM) melalui Roni Paslah, menduga Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya (PUCK) Banyuasin telah melakukan korupsi pada proyek penyediaan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah Banyuasin di Kel. Kenten Laut, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin pada 2013. Roni Paslah kepada BeritAnda.com Sumsel, Rabu (17/6/2015) mengatakan, berdasarkan investigasi MBM di Kelurahan Kenten, Kec. Talang Kelapa, Banyuasin tentang pengerjaan pembanguann PDAM Tirta Betuah Kab. Banyuasin yang dianggarkan Dinas PUCK Banyuasin dari dana ABPD Banyuasin 2012 dan 2013, pada pelaksanaan dari kegiatan modal air bersih berupa pembangunan persediaan sarana air bersih di Kenten Laut, dugaan kuat Dinas PUCK Banyuasin melakukan tindak pidana korupsi. “Sesuai anggaran APBD 2012 Dinas PUCK dengan Nomor 883 :1. No. Rek. 5.2.3.2.7.1. Belanja modal bangunan air bersih/air air baku Rp17.690.613.000 tersedianya sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin/pedesaan kurang lebih 19 paket, yang penyediaan air bersih (lanjutan) Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa, dikerjakan PT. Perdana Abadi Perkasa (PAP) senilai Rp13.622.000.000. Untuk pengerjaan optimalisasi sarana air bersih IKK Talang Kelapa lokasi Kenten dan Merah Mata oleh PT Dwi Urip (DU) senilai Rp4.997.685.000. Dari semua pengerjaan baik PT PAP maupun PT DU tidak sesuai dengan realisasinya di lapangan,” ungkapnya. Menurut Roni, pada APBD 2013 yang dianggarkan Dinas PUCK Banyuasin meliputi, pembangunan jaringan pipa distribusi merah mata Kec. Talang Kelapa Rp1.650.000.000, pembangunan pipa air bersih Kel. Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa Rp3.250.000.000, pembangunan pipa distrubusi air bersih Desa Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Rp3.910.000.000, pembangunan pipa distribusi PDAM Komplek Azhar dan Talang Kelapa Keramat Talang Kelapa Rp3.330.000.000, perbaikan pipa Jalan Pangeran Ayin Simpang Talang Keramat Kec. Talang Kelapa Rp200.000.000, dan perbaikan pipa PDAM Komplek AZhar, Griya Damai, Santer, Avila dan Bank Sumsel Kec. Talang Kelapa. “Dari jawaban Dinas PUCK Banyuasin terkait soal itu, pihak PUCK mengklaim melalui Drs Syahriani ST MM selaku PPK, menjawab surat kami dengan Nomor 10/06/PKK/IX/2013. Dijelaskan bahwa, pengerjaan PDAM Tirta Betuah tersebut adalah pekerjaan 2010 bukan tahun 2012. Pengerjaan tersebut telah selesai dikerjakan dengan maksimal. Adapun pekerjaan yang dilakukan PUCK Banyuasin adalah, pembangunan Intake, IPA, Boster, Gudang, Rumah Jaga, Jaringan Pipa Distribusi, baik di Merah Mata maupun di Kenten Laut, termasuk juga di Talang Keramat. Pekerjaan tersebut sesuai kebutuhan akan sarana dan prasana air bersih, Padahal pekerjaan itu pekerjaan 2012, dengan nilai proyek Rp13 miliar lebih,” paparnya. Dari penjelasan Dinas PUCK Banyuasin, lanjut Roni, kami dari MBM menilai tidak sesuai. Sebab dalam surat balasan tersebut hanya dijelaskan bahwa itu pekerjaan 2012, sementara surat konfirmasi yang kami pertanyakan adalah mempersoalkan pembangunan instalasi air bersih PDAM Tirta Betuah di Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa di 2013, dengan nilai proyek Rp31.159.6805.000 (sama dengan nilai proyek di 2012) dengan jumlah pelanggan kurang lebih 2.000 pelanggan. “Dugaan adanya unsur KKN, maka MBM meminta kepada pihak Polda Sumsel untuk segera mengusut tuntas indikasi KKN di dalam pelaksanaan pengerjaan proyek PDAM Tirta Betuah Kelurahan Kentan, Kecamatan Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang dianggarkan oleh Dinas PUCK Kab. Banyuasin,” jelasnya. Dan kami sudah melaporkan masalah ini ke Polda Sumsel pada 4 Juni 2015 dengan nomor: 011/SKU-HR/WT/BA/06/2015. Laporan tersebut dibuat, mengingat pelaksanaan proyek tersebut diduga melibatkan Orang Nomor 1 Di Kabupaten Banyuasin Sum-Sel. “Untuk itu, MBM berharap pihak Polda Sumsel untuk bekerja maksimal dalam menangani kasus ini dan untuk tidak menutupi kasus tersebut bila dugaan itu benar,” terang Roni dengan tegas. (Febri) http://beritanda.com/index.php/nasional/hukum/7383-mbm-dinas-puck-banyuasin-diduga-korupsi-pembangunan-proyek-pdam-tirta-betuah-di-talang-kelapa#sthash.47FJJvPX.dpuf BUKTI DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PUCK KAB BANYUASIN SUM-SEL TELAH MELAKUKAN KKN, YA ITU MELALUI DIRUT PDAM TIRTA BETUA, SEBAGAI PENGGUNA BANGUNAN TERSEBUT DARI DINAS PU CIPTA KARYA.  DIRUT PDAM TB IR BAKRIE MENJELAS KAN BAHWA DI TAHUN 2013 PDAM TB, TIDAK MENERIMA ATAU PENYERAHAN ASET DAERA DARI PEMDA KAB BANYUASIN SUM-SEL DALAM HAL INI DINAS PU CIPTA KARYA‎ KEPADA PIHAK PDAM TB..UNGKAP PENGAKUAN DIRUT PDAM TB IR BAKRIE,SAAT KAMI TEMUI DI RUANG KERJA  Direktur PDAM TB: Tidak Ada Pembangunan di 2013 Published on 18 June 2015  Written by redaksi Hits: 162 IR. BAKRIE MT PANGKALAN BALAI-BANYUASIN, BeritAnda – Terkait informasi dari Masyarakat Banyuasin Menggugat (MBM) yang disampaikan Roni Paslah mengenai dugaan korupsi yang dilakukan Dinas PUCK Banyuasin dalam pengerjaan proyek pembangunan penyediaan air bersih PDAM Tirta Betuah (TB) pada 2013 di Kec. Talang Kelapa. Direktur PDAM Tirta Betuah (TB) Ir. Bakrie MT mengatakan, di 2013 tersebut tidak ada proyek pembangunan penyediaan air bersih PDAM TB di Talang Kelapa oleh Dinas PU CK Banyuasin. “Justru pada Maret 2013, PDAM TB selaku operator sudah mengoperasikannya,” terangnya saat dimintai tanggapan olehBeritAnda.comSumsel, Kamis (18/6/2015), terkait adakah pembangunan proyek PDAM TB tahun 2013 di Kel. Kenten Laut, Kec. Talang Kelapa. Bakrie memaparkan, pembangunan PDAM TB di Kenten Laut, Kec. Talang Kelapa yang dikerjakan oleh Dinas PUCK Kab. Banyuasin dengan anggaran Rp31 miliar, adalah anggaran 2008 dan pengerjaan tahap pertama baru dimulai 2009 senilai Rp12 miliar. Kemudian tahap kedua dilanjutkan pada tahun 2010 dengan anggaran sebesar Rp12 miliar. “Pada 2011 itu kosong, tidak ada pengerjaan, sebab APBD kurang. Dan tahap ketiga dilanjutkan pada tahun 2012 dengan anggaran Rp7 miliar dan penambahan pembangunan jaringan pipa distribusi serta jaringan PLN senilai Rp5 miliar,” jelasnya. Jadi, lanjut Bakrie, pembangunan yang dimulai 2009 dan berakhir pada 2012. “Pengoperasiannya baru dimulai pada Maret 2013 dan semua jaringan PDAM TB telah berjalan sampai dengan sekarang,” pungkasnya. (Febri) http://www.beritanda.com/index.php/nasional/sosial-budaya/7404-direktur-pdam-tb-tidak-ada-pembangunan-di-2013. Kapolda Sumsel akui penanganan korupsi tahun ini belum maksimal ilustrasi korupsi. ©2013merdeka.com/muhammad luthfi rahman Merdeka.com – Kapolda Sumsel Irjen Pol Saud Nasution mengungkapkan, pada 2014 mendatang, pihaknya akan memprioritaskan penanganan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi. Sebab tahun ini, kasus tersebut belum terlalu maksimal ditangani. Saud beralasan kasus korupsi merupakan kejahatan yang terstruktur dan terorganisir sehingga penanganannya membutuhkan kerja ekstra pula. “Jadi, kasus dugaan korupsi akan kita maksimalkan pada tahun depan, di samping penanganan kasus lain,” ungkapnya, Sabtu (28/12). Menurut dia, penanganan kasus korupsi di Sumsel sejauh ini tidak bermasalah, beberapa di antaranya masih ditangani, sebagian lain sudah P21 dan tengah diproses di persidangan.  “Penanganannya membutuhkan waktu dan kejelian, tak bisa disamakan dengan penanganan tindak pidana umum lainnya. Yang pertama harus dikonform adalah keterangan saksi ahli dari BPKP soal kerugian negara, baru bisa menentukan ada atau tidak tersangka,” ungkapnya. Seperti diketahui, penyelesaian kasus dugaan korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan yang menyeret nama kepala daerah maupun mantan pejabat daerah di Sumsel terkesan lambat dan selalu meninggalkan pekerjaan rumah setiap tahunnya. Bahkan, ada kasus yang pernah ditangani beberapa tahun sebelumnya sudah tidak terdengar lagi perkembangannya, apakah sudah dihentikan penyidikannya (SP3) atau masih ‘digantung’.  Tercatat kasus-kasus besar yang sudah lama hingga detik ini masih ditangani penyidik Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel, antara lain Dana Bansos Ormas Ogan Komering Ulu (OKU) tahun 2008 dengan tersangka mantan Wakil Gubernur Sumsel Eddy Yusuf serta Bupati OKU Yulius Nawawi.  Padahal empat mantan pejabat di OKU yang terlibat kasus ini lainnya semuanya sudah divonis bersalah dengan hukuman bervariasi dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Palembang pertengahan tahun 2013. Sedangkan Eddy Yusuf dan Yulius Nawawi sekarang masih bebas melakukan aktivitas mereka baik sebagai calon legislatif dan bupati. Selain itu, kasus-kasus dugaan korupsi yang juga tidak terdengar lagi gaungnya seperti kasus penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2009 Disdikpora Kota Pagaralam yang merugikan negara Rp3,03 miliar. Padahal, pascakasus DAK ini diambil alih penyidik Tipikor Polda Sumsel, sempat mencuat rumor bahwa kasus ini akan menyerat nama Wali Kota Pagaralam yang dijabat Djazuli Kuris kala itu. Kemudian, kasus dugaan korupsi cetak sawah Kabupaten Banyuasin dan pembangunan sejumlah proyek di Kabupaten Musi Rawas juga sepertinya harus tertunda penyelesaiannya pada tahun ini. FAKTA NYA DI LAPANGAN PADAHAL TAHUN 2014 DI TEMPAT YANG SAMA  PEMBANGUNAN PDAM DAN JARINGAN KABUPATEN BANYUASIN SUM-SEL ,TAHUN 2014 1 PT BINA KARYA CIAI  Optimalisasi Pipa Distribusi PDAM lokasi RSUD Kab Banyuasin  Rp : 44.955.245.000,00No kontrak : 02/KONTRAK/PPK-20/PUCK/2014 Nilai kontrak : 2.920.270.000,00 2 CV Agatha jaya Mandiri . Optimalisasi Pipa Distribusi dari Kenten laut Ke talang keramat Kec talang kelapa.  No Kontrak : 04/KONTRAK/ PPK-20/DAK/PUCK/2014 NILAI KONTRAK : 2.079.890.000,00 3 CV UTAMA MANDIRI : Pembangunan jalan Inspeksi pipa trasmisi PDAM mera mata menuju kenten laut . No kontrak 05/KONTRAK/PPK-20/PUCK/2014 Nilai Kontrak  Rp 1.951.500.000,00 4 CV NIUR PRATAMA MANDIRI Opitimalisasi Pipa Distribusi PDAM Lokasi Kenten laut Kec Talang Kelapa  No kontrak : 06/KONTRAK/PPK-20/PUCK/2014 Nilai Kontrak  Rp 1.951.600.000,00 5 PT AA BERSAUDARA :  Pembuatan Bak Reservoar PDAM Kenten Laut Kec Talang Kelapa  No kontrak : 07/KONTRAK/PPK-20/PUCK/2014  Nilai kontrak Rp 2.935.300.000,00 6 CV BUNGA TANJUNG : Optimalisasi Jaringan Air Bersi Kenten laut Kec Talang kelapa  No kontrak : 08/KONTRAK/PPK-20/PUCK/2014 Nilai kontrak Rp 1.957.000.000,00 7 CV EXCON CONTRACO : Optimalisasi PDAM Betung Kec Betung  No kontrak :17/KONTRAK/PPK-20/PUCK/2014 Nilai kontrak  Rp 1.948.200.000,00 Rp : 13.622.000.000,00 Rp : 4.997.685.000,00 Rp : 1.650.000.000,00 Rp : 3.250.000.000,00 Rp : 3.910.000.000,00 Rp : 3.330.000.000,00 Rp : 200.000.000,00 Rp : 200.000.000,00‎ Rp : 2.920.270.000,00 Rp : 2.079.890.000,00 Rp : 1.951.500.000,00 Rp : 1.951.600.000,00 Rp : 2.935.300.000,00 Rp : 1.957.000.000,00 Total Rp : 44.955.245.000,00 2015 ” MASI SEPERTI INI RIALITA NYA ..!!!! ‎Pelayanan PDAM Banyuasin Dinilai Burukhttp://brt.st/4VzB Banyuasin – Warga menilai pelayanan PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, buruk karena belum mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi para pelanggannya. “Warga untuk mendapatkan air satu ember kecil perlu menunggu hingga 30 menit. Buruknya pelayanan publik tidak bisa ditolerir pelanggan sehingga bupati harus mengevaluasi kinerja Dirut PDAM Tirta Betuah,” kata Wahyu (48), warga Kenten di Banyuasin, Sabtu (31/10). Menurut dia, pelayanan PDAM selama tiga bulan terakhir sangat buruk, karena air sering tak mengalir, dan kalaupun mengalir kualitas air diragukan untuk dikonsumsi. Ia menilai pelayanan PDAM Tirta Betuah tidak serius menangani kondisi ini, dan ada unsur pembiaran. Air yang didistribusi oleh PDAM Tirta Betuah berwarna kuning, rasa dan baunya juga tidak enak. Ia berharap Bupati Banyuasin mengevaluasi kinerja Bakrie Harahap sebagai Dirut PDAM Tirta Betuah. Kekecewaan terhadap buruknya pelayanan PDAM Tirta Betuah juga disuarakan Wahidin (61), tokoh masyarakat dan pemerhati pelayanan publik Kelurahan Kenten. Ia menilai pelayanan PDAM ini terkesan tidak serius, termasuk pengawasan dari pemerintah dan legislatif kurang. Menanggapi keluhan warga itu, Dirut PDAM Tirta Betuah, Bakrie Harahap mengatakan jika saat ini tim tengah berupaya menormalisasi distribusi air yang terganggu karena kerusakan jaringan pipa. Bakrie menambahkan, pada Jumat malam (30/10) jalur pendistribusian air PDAM sudah dilakukan untuk wilayah Kelurahan Kenten. Sementara, Rozi staf teknis PDAM Tirta Betuah Kenten saat dikonfirmasi terkait pendistribusian air bersih yang tak beraturan berjanji akan melakukan perbaikan pelayanan. Pelayanan PDAM Banyuasin Dinilai Burukhttp://brt.st/4VzB http://beritanda.com/index.php/video/9432-yek-karim-potret-kemiskinan-di-banyuasin Pideo ini mencermin kan kemiskinan Masyarakat kab banyuasin Sum-sel, dampak dari kesemena,menaan Pejabat dan lemah nya penegak,an Hukum di Kab Banyuasin Sum-Sel. Video Kesemerautan Tata Kota dan Pusat Pasar Kota kabupaten Banyuasin Sum-Sel.. ”https://www.youtube.com/watch?v=-V1Q8QbbYT8 Banyuasin 04 Oktober 2016 Masyarakat Banyuasin Menggugat                   ” MBM”    TERTANDA : RONI PASLAH

Dikirim pada 05 November 2016 00:00

Tanggapan

<p>Sudah masuk dalam proses Aparat Penegak Hukum (APH) Kepolisian</p> <p> </p>

Ditanggapi pada 11 September 2017 18:08