Permohonan Pengawasan Langsung OPD Cirebon

Pengaduan

Yth. Kementerian Dalam Negeri Pelapor menyampaikan permohonan dilaksanakannya pengawasan dan sidak secara langsung di Kantor Bupati Cirebon, Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon, dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon untuk memeriksa beberapa permasalahan sebagai berikut : 1. keluhan pelayanan publik yang buruk, tata kelola birokrasi yang tidak transparan dan tidak profesional serta tidak akuntabel di Kantor Bupati Cirebon mengenai tidak dijalankannya sampai per saat ini 2 (dua) rekomendasi dar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon yang ditujukan kepada Bupati Cirebon. 2. keluhan pelayanan publik yang buruk, tata kelola birokrasi perizinan yang tidak transparan dan tidak profesional serta tidak akuntabel di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon mengenai banyaknya modus operandi penerbitan fatwa dan atau perizinan lainnya di Kabupaten Cirebon yang tidak sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. 3. keluhan pelayanan publik yang buruk, tata kelola birokrasi penegakan aturan daerah di Kabupaten Cirebon yang tidak transparan dan tidak profesional serta tidak akuntabel di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon mengenai tidak adanya tindak lanjur sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya untuk menertibkanmenutup usaha pertambangan dan atau usaha ekonomi lainnya di seluruh Kabupaten Cirebon yang tidka sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Demikian, pengaduan secara lebih lengkap telah terlampir. Mohon ditindaklanjuti. Terima kasih.

Dikirim pada 11 April 2018 10:47

Tanggapan

Pengaduan di arahkan untuk dijawab oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri

Ditanggapi pada 17 May 2018 14:51