Roling Jabatan Oleh Pelaksana Tugas/PLT Bupati Lampung Utara

Pengaduan

Yang terhormat Menteri Dalam Negeri beserta Dirjen Otda beserta jajarannya. Adapun yang ingin saya adukan : 1. Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu daerah yang sedang mengikuti tahapan Pilkada, adapun Bupati Agung Ilmu Mangkunegara saat ini sedang cuti/non aktif dikarenakan sedang mengikuti pencalonan Bupati untuk periode ke 2. Saat ini Kabupaten Lampung Utara dipimpin oleh Pelaksana Tugas Bupati/PLT Sri Widodo. Yang menjadi permasalahan ialah, PLT Bupati tersebut melakukan roling jabatan pada eselon III dan eselon IV pada tanggal 21 maret 2018, sedangkan menurut Permendagri Nomor 1 tahun 2018 Perubahan atas Permendagri Nomor 74 tahun 2016 dalam pasal 9 poin E mengatakan, Bahwa Plt Bupati dapat melakukan pengisian dan pergantian pejabat setelah medapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Tanpa surat dari mendagri tersebut, seorang pelaksana tugas Bupati tidak diperbolehkan melakukan roling jabatan. 2. Pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018, Kemendagri melalui Dirjen Otda mengundang PLT Bupati Lampung Utara ke Jakarta untuk melakukan rapat terkait roling jabatan yang dilakukannya. Pertanyaannya, apakah hasil dari rapat tersebut? Apakah membatalkan atau menyetujui roling. Kemudian apakah sudah ada surat keputusan tertulis terhadap roling yang dilakukan PLT Bupati Lampung Utara. Sekian, terimakasih. Mohon ditanggapi.

Dikirim pada 29 March 2018 22:42

Tanggapan

Terhadap rolling atau mutasi jabatan oleh Plt. Bupati Lampung Utara penggantian pejabat di lingkungan Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 21 Maret 2018 dengan tanpa mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Berdasarkan Hal tersebut Kementerian Dalam Negeri telah memberikan teguran tertulis kepada Plt. Bupati Lampung Utara dalam menjaga kewibawaan Pemerintah di daerah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa: a. Pasal 67 huruf b Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi menaati seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan. b. Pasal 78 huruf d Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan karena tidak melaksanakan kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat pencabutan dan pembatalan terhadap mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.2/2105/SJ tanggal 6 April 2018 hal Pencabutan/Pembatalan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditanggapi pada 12 July 2018 14:09