PUNGUTAN LIAR BERKEDOK KONTRIBUSI

Pengaduan

PUNGUTAN LIAR BERKEDOK KONTRIBUSI Itu sudah ada yg saya coret-coret, SK tersebut sudah saya kaji dengan peraturan presiden no 14 tahun 2016 tentang perumahan dan pemukiman, peraturan daerah perumahan dan pemukiman tangsel nomor 3 thn 2014, Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 180/3935/SJ tentang pengawasan pungutan liar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kutipan wawancara (tribunnews.com, Sabtu 22 Oktober 2016 tentang pungutan liar) dari pakar hukum tata negara, Margarito Kamis. Koreksi ketidakjelasan dan tujuan pembuatan SK tsb: 1. Undang-undang yg tertuang di konsideran itu undang-undang nomor berapa yang menyangkut tentang pihak pengembang perumahan? Ga ditulis dan saya anggap ini tidak jelas. 2. Fasos (fasilitas sosial) dan fasum (fasilitas umum) disitu tertuang dalam undang-undang perpres dan perda bahwa yg mengurus fasos fasum itu pemda dari APBD. 3. Disitu juga tertulis " bahwa untuk menjadi sebuah perumahan yang aman dan nyaman, dibutuhkan biaya yg tidak sedikit. Oleh karenanya diperlukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan para pihak yg melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan baik moril maupun materiil dengan memanfaatkan fasilitas yg ada di wilayah perum pd kacang prima. Bahas soal pengembang, berarti seolah-olah seperti pengembangnya wanprestasi, lalu dilimpahkan ke warga. Lalu kalimat "kerja sama yang saling menguntungkan" ini bukan kerja sama, ini pungutan liar. Saya lihat di sana SK RW hanya mengacu kepada persetujuan 18 ketua RT. Ini kan sepihak? Sebelumnya belum ada informasi soal itu atau pemberitahuan dan musyawarah. Memangnya RW masuk ke dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah? Di peraturan daerah yg boleh memungut malah walikota atau kabupaten. Soal pemanfaatan rumah, perpres no 14 thn 2016 di situ dijelaskan jenis2 rumah. Ada rumah biasa, rumah komersil dll. Di sana tertulis presiden membolehkan rumah dijadikan tempat usaha. Trus peraturan daerah merincikan rumah usaha yg dimaksud yaitu rumah yang ada usaha keahlian perorangan, rumah yg merupakan pedagang ritel/kecil dan sebagainya. Selain dari ketentuan itu, harus punya surat izin dari pemkot. Tempo hari sudah dikenakan biaya kebersihan dan biaya keamanan Rp 40.000/bulan. oke deh itu masih masuk akal. Kemudian pihak RW berjanji tidak akan ada biaya lain-lain. Sekarang buktinya ada biaya lagi? Ingkar bukan? GA JELAS SAMA SEKALI, GA MENGACU UNDANG2 MANAPUN! Saya jelaskan lebih rinci poin penting di perda tangsel tadi. PASAL 41 Ayat (2) Pemeliharaan dan perbaikan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan hukum atau SETIAP ORANG. PASAL 49 pendanaan dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan dana untuk pemenuhan kebutuhan rumah umum, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pemeliharaan dan perbaikan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah. PASAL 50 Dana untuk pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 bersumber dari: a. APBD b. SUMBER DANA LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN (dalam perundang-undangan tidak dijelaskan tentang sumber dana lainnya yang bersumber dari pungutan ke warga). PASAL 51 Dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dimanfaatkan untuk: A. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman sesuai dengan kewenangannya B. Pemeliharaan dan perbaikan tidak layak huni secara stimulan C. Peningkatan kualitas lingkungan dan kawasan pemukiman. Menurut Margarito, pungli pada dasarnya adalah pengenaan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum. "Kontribusi tambahan tidak ada dasar hukum. Tapi itu disebut kontribusi bukan pungli. Padahal pungli ada karena ada pengenaan biaya yang tidak ada dasar hukum", kata Margarito saat diskusi bertajuk "kerja citra drama" di Cikini, Jakarta, Sabtu (22/10/2016). Ini salah satu contoh kasus pungli. Jangan merusak perekonomian rakyat berpenghasilan rendah dengan cara seperti ini. Kalau mau kaya, silahkan bisnis, jangan gunakan cara ini. Bagi teman-teman sekalian yang punya kasus seperti ini, silahkan ambil rujukan dari kasus di atas. Kita perlu melek hukum. Sekian dan terima kasih.

Dikirim pada 14 March 2017 00:00

Tanggapan

<p>Masih dalam proses telaah oleh Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintahan/Auditor</p>

Ditanggapi pada 11 September 2017 18:08