Blog

Pada paradigma baru sistem dan mekanisme perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja adalah sebagai bagian dari upaya mendorong penyelenggaraan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. Dalam rangka itu Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri berupaya terus untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Tujuan:

  1. Mewujudkan akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas penyelenggaraan kegiatan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan secara efektif sesuai prinsip good governance
  2. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat pemerintah pusat dan daerah yang tanggap dan antisipatif akan perubahan tuntutan masyarakat.
  3. Meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanan pemerintahan dalam menciptakan iklim yang dapat mendorong terjadinya interaksi timbal balik secara terbuka dan bertanggung jawab.

Sasaran:

 

  1. Terwujudnya situasi dan kondisi yang dinamis dan kondusif bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan kemasyarakatan secara efektif sesuai prinsip good governance.
  2. Terbangunnya sinergitas sistem pengelolaan informasi secara komprehensif, sehingga mampu menyediakan informasi secara lengkap, akurat dan mengarah kepada kepentingan publik.
  3. Terbangunnya kemampuan, kemandirian dan kemajuan sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
  4. Terbangunnya kredibilitas kelembagaan pemerintah yang mendorong terciptanya iklim interaksi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat secara terbuka dan bertanggung jawab.

Arah Kebijakan:

  1. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan langsung melalui Help Desk Puspen, yang bertugas melakukan respon cepat dalam penanganan pengaduan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam berbagai bentuk, baik secara langsung melalui unjuk rasa dan delegasi maupun tidak langsung melalui surat, website, isu dan pemberitaan media aktual, serta konfirmasi kondisi aktual ke daerah dan lain-lain. Diantaranya unjuk rasa, isu dan pemberitaan aktual, website, dan konfirmasi kondisi aktual ke daerah dan lain sebagainya.
  2. Memfasilitasi penanganan pengaduan publik yang ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri, berkoordinasi dengan komponen terkait sesuai tugas dan fungsinya.
  3. Menghimpun, mengelola dan menganalisa data-data pengaduan, baik di pusat maupun di daerah.

 

May 14, 2016 12:00:00 AM